HFLAW.COM – Kemajuan teknologi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir sejatinya diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi bangsa. Namun, kemajuan tersebut juga membuka peluang baru bagi pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, yang justru memanfaatkannya untuk menjalankan bisnis ilegal seperti judi online. Lebih memprihatinkan lagi, ditemukan adanya oknum di lingkaran kekuasaan yang ikut berperan dalam melindungi dan melancarkan praktik terlarang ini. Keadaan ini tak hanya menghambat upaya pemberantasan, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Sebagai Ketua Umum Peradi Utama, saya, Prof. Dr. Hardi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas fenomena keterlibatan oknum pejabat dalam bisnis judi online. Keterlibatan semacam ini jelas-jelas melanggar etika dan kepercayaan masyarakat yang telah dipercayakan pada mereka. Individu yang mestinya menjadi pelindung hukum justru memperalat posisi mereka untuk kepentingan pribadi, meruntuhkan nilai-nilai moral serta mencemari reputasi lembaga tempat mereka bernaung.
Contoh yang belum lama terjadi, di mana seorang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital diduga terlibat dalam pengelolaan situs-situs perjudian online, menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi yang sangat mengecewakan. Fakta bahwa Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus ini menunjukkan bahwa jaringan bisnis ilegal ini sudah menjalar hingga ke level yang sangat mengkhawatirkan. Ini membuktikan betapa pentingnya pengawasan ketat terhadap aparatur negara, terutama dalam era digital yang penuh dengan peluang penyalahgunaan akses.
Saya mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik judi online hingga ke akar-akarnya. Namun, penindakan semacam ini harus dibarengi dengan transparansi dan keseriusan dalam menindak oknum-oknum yang terlibat tanpa pandang bulu. Integritas dan transparansi adalah kunci utama agar publik dapat kembali percaya pada upaya pemerintah dalam menjaga keamanan digital.
Saya juga menekankan perlunya reformasi yang mencakup pengawasan ketat serta pendidikan etika bagi para aparatur negara, terutama mereka yang berperan di bidang teknologi informasi. Pembentukan kesadaran moral yang kuat dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab publik adalah langkah yang wajib dilakukan. Dengan demikian, kita dapat mencegah timbulnya kembali kasus serupa di masa depan.
Akhir kata, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi tindakan para pejabat dan mendukung upaya pemberantasan judi online ini. Dengan dukungan publik dan kolaborasi antara aparat hukum serta pemerintah, kita bisa membangun lingkungan yang lebih aman dari kejahatan digital yang terorganisir.
Perjalanan menuju Indonesia yang bebas dari praktik ilegal ini memang tidak mudah dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Namun, demi masa depan yang lebih baik, mari kita berjuang untuk menciptakan tatanan yang bersih, bermoral, dan berkeadilan.